BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pada umumnya keperawatan komunitas dianggap tidak menarik bahkan banyak perawat masih menganggap tidak penting untuk di kaji masalah keperawatannya.padahal kita tau pada penderita TBC tidak hanya anggota rumah penderita saja yang beresiko tertular bakteri TBC,tetapi radius 100 m.bagaimana kita tau masalah itu kalau kita tidak mengadakan pengkajian komunitas tersebut.
Standart praktik kepr adl norma atau penegasan ttg mutu pekerjaan seseorang perawat yang dianggap baik, tepat dan benar yang dirumuskan & digunakan sbg pedoman pemberian yan kepwt serta mrp tolok ukur penilaian penampilan kerja perawat. Praktek keperawatan ditentukan dalam standar organisasi profesi dan system pengaturan serta pengendaliannya melalui perundang – undangan keperawatan (Nursing Act), dimanapun perawat perawat itu bekerja. ( PPNI, 2000).
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sebagai organisasi profesi suara perawat nasional, mempunyai tanggung jawab utama yaitu melindungi masyarakat / publik, profesi keperawatan dan praktisi perawat.
Praktek keperawatan ditentukan dalam standar organisasi profesi dan system pengaturan serta pengendaliannya melalui perundang – undangan keperawatan (Nursing Act), dimanapun perawat perawat itu bekerja. ( PPNI, 2000).
Keperawatan hubungannya sangat banyak keterlibatan dengan segmen manusia dan kemanusiaan, oleh karena berbagai masalah kesehatan actual dan potensial. Keperawatan memandang manusia secara utuh dan unik sehingga praktek keperawatan membutuhkan penerapan ilmu Pengetahuan dan keterampilan yang kompleks sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan objektif pasien/klien. Keunikan hubungan ners dan klien harus dipelihara interaksi dinamikanya dan kontinuitasnya.
Penerimaan dan pengakuan keperawatan sebagai pelayanan professional diberikan dengan perawat professional sejak tahun 1983, maka upaya perwujudannya bukanlah hal mudah di Indonesia Indonesia
Dalam kaitannya dengan tanggungjawab utama dan komitmen tersebut di atas maka PPNI harus memberikan respon, sensitive serta peduli untuk mengembangkan standar praktek keperawatan. Diharapkan dengan pemberlakuan standar praktek keperawatan di Indonesia akan menjadi titik inovasi baru yang dapat digunakan sebagai : pertama falsafah dasar pengembangan aspek – aspek keperawatan di Indonesia
B. RUMUSAN MASALAH
1. Pengertian standat keperawatan
2. Tujuan
3. Dasar hokum praktek keperawatan
4. Macam macam standart keperawatan
5. Kegunaan standart kepeawatan
6. Penmgembangan standart keperawatan
C. TUJUAN
1. Membuka paradikma perawat tentang pentingnya pengkajian keperawatan komunitas elainan
2. Meningkatkan kwalitas askep komunitas
3. Melindungi perawat dari kelalaian dalam melakukan tugas dan melindungi klien dari tindakan yang tidak sesuai
BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN
Menurut Yura dan Walsh ( 1978). “proses keperawatan merupakan inti sari dari keperawatan.proses ini menjadi pusat bagi semua tindakan keperawatan, dapat diaplikasikan dalam situasi apa saja, dalam kerangka referensi tertentu, konsep tertentu, teori atau falsafah ”.
Diskripsi dari American Nurses association (ANA) dalam Social Policy Statement (1980) adalah sebagai berikut :
1. Pengumpulan data tentang status kesehatan dari klien adalah sistematika yang kontinu.
Data dapat diakses, dikomunikasikan dan dicatat.
Data dapat diakses, dikomunikasikan dan dicatat.
2. Diagnosa keperawatan diturunkan dari data status kesehatan
3. Rencana Asuhan keperawatan meliputi tujuan –tujuan yang diturunkan dari diagnosa keperawatan
4. Rencana keperawatan meliputi prioritas dan pendekatan keperawatan yang ditentukan atau tindakan untuk mencapai tujuan yang diturunkan dari diagnosa keperawatan
5. Tindakan keperawatan diberikan untuk partisipasi klien dan peningkatan , pemeliharaan, dan restorasi kesehatan.
6. Tindakan keperawatan membantu klien untuk memaksimalkan kapasitas kesehatannya.
7. Kemajuan atau kemunduran klien kearah pencapaian tujuan ditentukan oleh klien dan perawat
8. Kemajuan atau kemunduran klien kearah pencapaian tujuan mengarahkan pengkajian ulang penentuan prioritas ulang, penyususnan tujuan baru dan perbaikan rencana asuhan keperawatan.
Standart praktik kepr adl norma atau penegasan ttg mutu pekerjaan seseorang perawat yang dianggap baik, tepat dan benar yang dirumuskan & digunakan sbg pedoman pemberian yan kepwt serta mrp tolok ukur penilaian penampilan kerja perawat. Standar keperawatan uraian pernyataan tingkat kinerja yang diinginkan, sehingga kualitas struktur, proses dan hasil dapat dinilai. Standar asuhan keperawtan berarti pernyataan kualitas yang didinginkan dan dapat didnilai pemberian asuhan keperawatan terhadap pasien/klien. Hubungan anatara kualitas dan standar menjadi dua hal yang saling terkait erat, karena malelui standar dapat dikuantifikasi sebagai bukti pelayanan meningkat dan memburuk.
Terjadi kesepakatan antara praktisi terhadap tingkat kinerja dan menawarkan ukuran penilaian agar praktek keperawatan terbaru dapat dibandingkan. Penilaian essensial asuhan keperawatan melalui penataan standar sebagai dasar kesepakatan untuk mencapai asuhan keperawatan optimal. Standar keperawatan dalam prakteknya harus dapat diterima, dimana setiap klien berhak mendapatkan asuhan berkualitas, tanpa membedakan usia dan diagnosa. Dengan demikian standar dapat diharapkan memberikan fondasi dasar dalam mengukur kualitas asuhan keperawatan.
Setiap hari perawat bekerja sesuai standar – standar yang ada seperti merancang kebutuhan dan jumlah tenaga berdasarkan volume kerja, standar pemerataan dan distribusi pasien dalam unit khusus, standar pendidikan bagi perawat professional sebagai persyaratan agar dapat masuk dan praktek dalam tatanan pelayanan keperawatan professional.
Bertolak dari uaraian sepintas diatas tentang pengertian standar maka secara singkat standar dapat diartikan sebagai : Pedoman, ukuran, criteria, peraturan, keperingkatan, undang-undang, indicator, pengukuran atau penafsiran, etik dan prinsip, prototype atau model, norma dan kegiatan, ada kekhasan, pernyataan kompetensi serta persyaratan akreditasi.
Persyaratan Operasional : – Pedoman (persyaratan kebijakan umum), dan mengukur perbedaan (criteria) dan tingkat keunggulan yang diinginkan (tujuan akhir).
B. TUJUAN
Menurut Ann Gillies (1989) :
1. Meningkatkan kualitas askep
2. Menurunkan biaya perawatan yang harus dikeluarkan; alasannya
a. Apabila perawat yang telah ditetapkan pd standart setidak- tidaknya kegiatan yang tidak perlu tdk akan terjadi
b. Permasalahan klien lebih cepat teratasi
c. Hari rawat inap lebih efektif ( pendek)
d. Melindungi perawat dr kelalaian dalam melakukan tugas & melindungi klien dr tindakan yang tdk sesuai
C. DASAR HUKUM PRAKTIK KEPERAWATAN
Di Indonesia dasar hukum yang digunakan dalam praktik keperawatan adalah :
1. Undang-Undang No 23 th 1992 : tentang kesehatan :
a. Pasal 53 ayat 1 “ Tenaga kesh berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya “
b. Pasal 53 ayat 2 & 4 “ Tenaga kesh dalam melaksanakan tugasny berkewajiban utk mematuhi standart profesi dan menghargai hak pasien “
2. PP No 32 th 1996
a. Pasal 21
Ayat 1. “setiap tenaga kesh dalam melakukan tugasnya berkewajiban
untuk mematuhi standart profesi tenaga kesh.”
untuk mematuhi standart profesi tenaga kesh.”
Ayat 2 “Standart profesi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh menteri.
b. Pasal 22
Bagi tenaga kesh jenis tertentu dalam melakukqan tugas profesinya berkewajiban untuk :
1) Menghormati tak pasien
2) Menjaga kerahasiaan identitas dan kesehatan pribadi pasien
3) Memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan.
4) Membina persetujuan thd tindakan yang akan dilakukan
5) Membuat dan memelihara rekam medis.
c. Pasal 24
Perlindungan hukum diberikan kepada tenga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standart profesi kesehatan.
3. SK Menkes No 647 Tahun 2000 : Tentang registrasi dan praktek keperawatan
Pasal 17 : ” Perawat dalam melakukan praktek keperawatan harus sesuai dengan kewenagan yang diberian, berdasarkan pendidikan dan pengelaman serta dalam memebrikan pelayanan berkewajiban mematuhi standart profesi.
Pasal 17 : ” Perawat dalam melakukan praktek keperawatan harus sesuai dengan kewenagan yang diberian, berdasarkan pendidikan dan pengelaman serta dalam memebrikan pelayanan berkewajiban mematuhi standart profesi.
4. Organisasi profesi PPNI
a. 1993 : Rancangan standart profesi keperawatan
b. 1999 : Standart Praktek Keperawatan Profesional
c. 2001 : Standart asuhan / standart kenierja professional
5. Undang-Undang / Kepres / PP
a. UU No 23 th. 1992 ttg Kesehatan
b. Kepres No 56 th. 1995 ttg Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
c. PP No 32 th. 1996 Ttg Tenaga Kesehatan
d. UU No 8 th 1999 ttg Perlindungan Konsumen
6. Departemen Kesehatan RI ( SK. Menkes , SK
7. Rumah sakit
Rumah Sakit menyusun standart asuhan keperawatan sbg pedoman pemberian askep utk 10 kasus terbanyak pd masing-masing jenis pelayanan.
8. Menimbang :
a. Bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran,
b. Kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsure kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
c. Bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkauoleh masyarakat; (?)
d. Bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan merupakan bagian integral dari penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh perawat berdasarkan kaidah etik, nilai-nilai moral serta standar profesi.
e. Bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan didasarkan pada kewenangan yang diberikan karena keahlian yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan globalisasi.
f. Bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan praktik keperawatan, perlu keterlibatan organisasi profesi;
g. Bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan
Pasal 3
Pengaturan penyelenggaraan praktik keperawatan bertujuan untuk:
a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi jasa pelayanan keperawatan. (?)
b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat.
D. LINGKUP PRAKTIK KEPERAWATAN
Pasal 4
Lingkup praktik keperawatan adalah :
- Memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan sederhana dan kompleks.
- Memberikan tindakan keperawatan langsung, pendidikan, nasehat, konseling, dalam rangka penyelesaian masalah kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya memandirikan sistem klien.
- Memberikan pelayanan keperawatan di sarana kesehatan dan tatanan lainnya.
- Memberikan pengobatan dan tindakan medis terbatas, pelayanan KB, imunisasi, pertolongan persalinan normal dan menulis permintaan obat/resep.
- Melaksanakan program pengobatan secara tertulis dari dokter.
E. KONSIL KEPERAWATAN INDONESIA
Bagian Kesatu
Nama dan Kedudukan
Pasal 6
- Dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksudpada Bab II pasal 3, dibentuk konsil keperawatan yang selanjutnya disebut Konsil Keperawatan
- Konsil Keperawatan
- Konsil Keperawatan
Pasal 7
Konsil Keperawatan Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia
Bagian Kedua
Fungsi, Tugas dan Wewenang Konsil Keperawatan
Pasal 8
Konsil Keperawatan Indonesia
Pasal 9
Konsil Keperawatan Indonesia
1. Melakukan uji kompetensi dan registrasi perawat;
2. Membuat peraturan-peraturan terkait dengan praktik perawat untuk melindungi masyarakat? (sebatas apa/aakah peraturan internal .?)
Pasal 10
Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Konsil
Keperawatan Indonesia
1. Menyetujui dan menolak permohonan registrasi perawat;
2. Mengesahkan standar kompetensi perawat yang dibuat oleh organisasi profesi keperawatan dan asosiasi institusi pendidikan keperawatan;
3. Menetapkan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan perawat;
4. Menetapkan sanksi terhadap kesalahan praktik yang dilakukan perawat; dan
5. Menetapkan penyelenggaraan program pendidikan keperawatan.
Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Konsil Keperawatan Indonesia serta pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Konsil Keperawatan Indonesia
Bagian Ketiga
Susunan Organisasi dan Keanggotaan
Pasal 12
1. Susunan organisasi dan keanggotaan Konsil Keperawatan Indonesia
a. Ketua
b. Sekretaris Eksekutif
c. Bendahara
d. Komite-komite
2. Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Komite Uji Kompetensi dan registrasi
b. Komite praktik keperawatan
c. Komite disiplin keperawatan
3. Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua Komite merangkap anggota dan dapat membentuk sub komite sesuai kebutuhan.
Pasal 13
- Ketua konsil keperawatan
- Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan ketua konsil dan ketua Komite diatur dalam peraturan konsil keperawatan
Pasal 14
- Komite Uji Kompetensi dan Registrasi mempunyai tugas untuk melakukan uji kompetensi dan proses registrasi keperawatan.
- Komite Praktik Keperawatan mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan mutu praktik Keperawatan.
- Komite Disiplin Keperawatan mempunyai tugas untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan perawat dalam penerapan praktik keperawatan dan memberikan masukan kepada Ketua Konsil.
Pasal 15
- Keanggotaan Konsil Keperawatan
- Jumlah anggota Konsil Keperawatan
a. Anggota yang ditunjuk adalah 11 (sebelas) orang terdiri dari.
b. Persatuan Perawat Nasional Indonesia 2 (dua) orang
c. Kolegium keperawatan 2 (dua) orang
d. Asosiasi institusi pendidikan keperawatan 1 (satu) orang.
e. Asosiasi rumah sakit 1 (satu) orang;
f. Asosiasi institusi pelayanan kesehatan masyarakat 1 (satu) orang;
g. Tokoh masyarakat 1 (satu) orang;
h. Departemen Kesehatan 1 (satu) orang;
i. Departemen Pendidikan Nasional 1 (satu) orang;
Departemen Hukum 1 (satu) orang dan
a. serta meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan tetap akan menjaga rahasia kecuali jika diperlukan untuk kepentingan hukum.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia, taat kepada Negara Republik Indonesia, mempertahankan, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta peraturan perundang- undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, saksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya.“
Pasal 18
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Konsil Keperawatan Indonesia
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
2. Warga Negara Republik Indonesia
3. Sehat rohani dan jasmani;
4. Memiliki kredibilitas baik di masyarakat;
5. Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi- tingginya 65 (enam puluh lima ) tahun pada waktu menjadi anggota Konsil Keperawatan Indonesia
6. Mempunyai pengalaman dalam praktik keperawatan minimal 5 tahun dan memiliki Registrasi Tenaga Perawat, kecuali untuk non perawat;
7. g. Cakap, jujur, memiliki moral, etika dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik; dan
8. Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Konsil Keperawatan Indonesia
Pasal 19
1. Keanggotaan Konsil Keperawatan Indonesia
a. Berakhir masa jabatan sebagai anggota.
b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan disetujui konsil;
c. Meninggal dunia.
d. Bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia
e. Ketidakmampuan melakukan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan.
f. Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
g. Melakukan tindakan tercela yang dibuktikan dari hasil investigasi Badan Kehormatan Konsil Keperawatan. (hapus...?).
h. Dalam hal anggota Konsil Keperawatan Indonesia
i. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Konsil Keperawatan Indonesia
j. Pengusulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Konsil kepada Menteri kesehatan dan diteruskan kepada Presiden.
Pasal 20
1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Konsil Keperawatan Indonesia
2. Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Konsil
3. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai Konsil Keperawatan Indonesia
4. Dalam menjalankan tugasnya sekretaris bertanggung jawab kepada pimpinan Konsil Keperawatan Indonesia
5. Ketentuan fungsi dan tugas sekretaris ditetapkan oleh Ketua Konsil Keperawatan Indonesia
Bagian Keempat
Tata Kerja
Pasal 21
1. Setiap keputusan Konsil Keperawatan yang bersifat mengatur dilputuskan oleh rapat pleno anggota.
2. Rapat pleno Konsil Keperawatan Indonesia
3. Keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat maka dapat dilakukan pemungutan suara.
Pasal 22
Pimpinan Konsil Keperawatan Indonesia
Bagian Kelima
Pembiayaan
Pasal 23
Pasal 23
1. Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Konsil Keperawatan Indonesia
2. Sumber pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya yang diperoleh dari registrasi perawat dan sumbangan lain yang tidak mengikat.
3. Pembiayaan Konsil Keperawatan Indonesia ditetapkan oleh Ketua Konsil Keperawatan Indonesia
F. STANDAR PENDIDIKAN PROFESI KEPERAWATAN
Pasal 24
1. Standar pendidikan profesi keperawatan disusun oleh organisasi profesi keperawatan dan disahkan oleh Konsil Keperawatan Indonesia
2. Dalam rangka memperlancar penyusunan standar pendidikan profesi keperawatan, organisasi profesi dapat membentuk Kolegium Keperawatan
3. Standar pendidikan profesi keperawatan dimaksud pada ayat (1):
a. Untuk pendidikan profesi Ners disusun oleh Kolegium Ners generalis dengan melibatkan asosiasi institusi pendidikan keperawatan.
b. Untuk pendidikan profesi Ners Spesialis I dan II disusun oleh Kolegium Nurse Spesialis dengan melibatkan asosiasi institusi pendidikan keperawatan.
G. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPERAWATAN BERKELANJUTAN
Pasal 25
Pendidikan dan pelatihan keperawatan berkelanjutan, untuk memberikan kompetensi kepada perawat, dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan keperawatan berkelanjutan.
Pasal 26
1. Setiap perawat yang berpraktik wajib meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan keperawatan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi.
2. Pendidikan dan pelatihan keperawatan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan berkelanjutan perawat yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
H. REGISTRASI KEPERAWATAN
Pasal 27
1. Setiap perawat yang akan melakukan praktik keperawatan di Indonesia
2. Registrasi perawat dilakukan dalam 2 (dua) kategori:
a. LPN untuk perawat vokasional
b. RN untuk perawat professional
3. Untuk melakukan registrasi awal, perawat harus memenuhi persyaratan :
a. Memiliki ijazah perawat Diploma III dan SPK untuk LPN(diakomodasi pada pasal peralihan)
b. Memiliki ijazah Ners, atau Ners Spesialis I, atau Ners Spesialis II untuk RN
c. Mempunyai surat
d. Memiliki surat
e. Rekomendasi dari organisasi profesi
Pasal 28
1. Dalam menjalankan praktik keperawatan di Indonesia , ijin tempat praktik diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
2. Perawat vokasional yang telah memenuhi persyaratan LPN berhak memperoleh SIPP I dan dapat melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan.
3. Perawat profesional yang telah memenuhi persyaratan RN berhak memperoleh SIPP II dan dapat melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan dan praktik mandiri.
4. PN dengan latar belakang Diploma III Keperawatan dan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di sarana pelayanan kesehatan dapat mengikuti uji kompetensi RN dan berhak memperoleh SIPP II.
Pasal 29
Syarat untuk memperoleh SIPP:
1. Memiliki STRP
2. Mempunyai tempat praktek
3. Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi keperawatan SIPP masih tetap berlaku sepanjang.
4. STRP masih berlaku
5. Tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPP Ketentuan lebih lanjut mengenai SIPP diatur dalam peraturan tersendiri.
Pasal 30
- Perawat yang teregistrasi berhak menggunakan sebutan RN(Register Nurse) di belakang nama, khusus untuk perawat profesional, atau PN (Practical Nurse) untuk perawat vokasional.
- Sebutan RN dan PN ditetapkan oleh Konsil Keperawatan
Pasal 31
- Surat Izin Praktik Perawat berlaku selama 5 (
- Registrasi ulang dilakukan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat huruf d dan huruf g, ditambah dengan:
a. Rekomendasi dari Komite Etik dan Disiplin
b. Angka kredit pendidikan berlanjut
- SIPP hanya diberikan paling banyak di 2 (dua) tempat pelayanan kesehatan.
Pasal 28
- Dalam menjalankan praktik keperawatan di
- Perawat vokasional yang telah memenuhi persyaratan LPN berhak memperoleh SIPP I dan dapat melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan.
- Perawat profesional yang telah memenuhi persyaratan RN berhak memperoleh SIPP II dan dapat melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan dan praktik mandiri.
- PN dengan latar belakang Diploma III Keperawatan dan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di sarana pelayanan kesehatan dapat mengikuti uji kompetensi RN dan berhak memperoleh SIPP II.
Pasal 29
Syarat untuk memperoleh SIPP:
- Memiliki STRP
- Mempunyai tempat praktek
- Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi keperawatan SIPP masih tetap berlaku sepanjang:
- STRP masih berlaku
- Tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPP Ketentuan lebih lanjut mengenai SIPP diatur dalam peraturan tersendiri.
Pasal 30
- Perawat yang teregistrasi berhak menggunakan sebutan RN(Register Nurse) di belakang nama, khusus untuk perawat profesional, atau PN (Practical Nurse) untuk perawat vokasional.
- Sebutan RN dan PN ditetapkan oleh Konsil Keperawatan
Pasal 31
- Surat Izin Praktik Perawat berlaku selama 5 (
- Registrasi ulang dilakukan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (3) huruf d dan huruf g, ditambah dengan:
a. rekomendasi dari Komite Etik dan Disiplin
b. angka kredit pendidikan berlanjut
- SIPP hanya diberikan paling banyak di 2 (dua) tempat pelayanan Kesehatan
Pasal 35
SIPP tidak berlaku karena:
- dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftar ulang;
- atas permintaan yang bersangkutan;
- yang bersangkutan meninggal dunia; atau
- dicabut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Pasal 36
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi, registrasi ulang, registrasi sementara, dan registrasi bersyarat diatur dengan Peraturan Konsil Keperawatan Indonesia
I. PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN
Pasal 37
Praktik keperawatan dilakukankan berdasarkan pada kesepakatan antara perawat dengan klien dan atau pasien dalam upaya untuk peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, kuratif, dan pemulihan kesehatan.
Pasal 38
Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat yang telah memililki SIPP berwenang untuk:
- Melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi keperawatan;
- Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi: intervensi/tritmen keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan.
- Dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
J. SUMBER STANDAR KEPERAWATAN
Pada dasarnya ada tiga sumber informasi utama, untuk mengembangkan standar yaitu :
1. penelitian,
2. keputusan kelompok ahli/spesialis,
3. observasi cara praktek keperawatan actual.
Dalam organisasi pelayanan keperawatan standar bersumber baik dari sumber eksternal maupun internal.
K. MACAM-MACAM STANDART PROFESI KEPERAWATAN
- Standart pelayanan keperawatan
Didalam Program Pembinaan Upaya Kesehatan, salah satu tugas kementerian kesehatan adalah Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dalam UU RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dinyatakan bahwa Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Pelayanan keperawatan sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan berperan penting dalam upaya pencapaian target pembangunan kesehatan seperti tertuang dalam Undang-undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 pasal 63 ayat (3) bahwa pengendalian, pengobatan dan atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemamfaatan dan keamanan dan ayat (4) bahwa pelaksanaan pengobatan dan atau pearwatan berdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
Dikatakan juga keperawatan sebagai profesi dan perawat sebagai tenaga profesional bertanggung jawab meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan dan mengurangi kesakitan yang diberikan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki secara mandiri maupun bekerjasama dengan anggota tim kesehatan lain, sehingga mutu pelayanan keperawatan dapat dicapai dan ditingkatkan.
Namun demikian disadari bahwa pelayanan keperawatan yang ada saat ini masih belum mencapai kualitas yang diharapkan. Hal ini dapat terjadi karena antara lain, belum semua jenis pelayanan keperawatan memiliki standar, prosedur dan kriteria serta aspek pendidikan masih sangat variatif, kompetensi masih perlu peningkatan dan penerapan keperawatan profesional belum maksimal. Di era Pasar bebas dan Liberalisasi,tantangan utama saat ini dan masa mendatang adalah meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif di sektor keperawatan. Untuk itu Tenaga Keperawatan harus kompeten dan memiliki daya saing tinggi secara regional maupun global.
Adapun cakupan pelayan antara lain :
a. Tatalaksana Pelayanan Kamar Operasi yang berkaitan dengan keselamatan pasien.
b. Tatalaksana Pelayanan Gawat Darurat di Rumah Sakit.
c. Tatalaksana Pelayanan ICU di Rumah Sakit
d. Draft standar Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat
e. Draft standar Pelayanan Keperawatan ICU
f. Draft Standar Pelayanan Keperawatan Kamar Operasi
g. Petunjuk Pelaksanaan Uji Coba Standar Pelayanan Keperawatan : Gawat Darurat, ICU dan Kanker. Hasil Uji Coba Penerapan Standar Pelayanan Keperawatan : Gawat Darurat, ICU dan Kamar Operasi.
- Standart praktek keperawata
Standar I : Ilmu keperawatan
Perawat profesional melaksanakan prakteknya didasarkan pada ilmu keperawatan dan materi yang relevan dengan keperawatan yang berasal dari ilmu-ilmu lain danhumaniora,serta secara terus-menerus mengembangkan diri sepanjang kehidupan keprofesiannya.perawat profesional harus memahami dan menganalisis empat konsep serta hubungan keempatnya yang terdiri dari keperawatan, manusia,konsep sehat-sakit serta lingkungan,memahami peran perawat profesional,hubungan antara perawat dengan individu dan kelompok,hubungan antar sesama perawat,hubungan antara perawat dengan disiplin/profesi kesehatan lainnya,memahami tahapan proses keperawatan,prinsip-prinsip dalam intervensi keperawatan,menganalisis kesehatan yang lazim terjadi,memahami keadaan klien;kritis,akut,resiko tinggi ataukah normal.menganalisis isu-isu tentang keperawatan,kerangka konsep tentang etik dan legislasi yang mempengaruhi situasi dimana perawat bekerja.memahami metodologi penelitian dalam keperawatan,konsep kepemimpinan,manajemen sumber-sumber pelayanan kesehatan,dan sistem pelayanan kesehatan.
Standar II : Akontabilitas profesional
Perawat profesional menjalankan fungsi independen dan interdependen serta harus dapat memenuhi persyaratan etis dan legal dalam menjalankan praktek profesionalnya.
Standar III : Pengkajian
Perawat profesional melalui konsultasi dengan klien mengumpulkan data tentang kesehatan klien secara sistematis untuk pemeriksaan awal,pengkajian yang terus- menerus dan pengkajian yang lebih rinci untuk hal-hal tertentu dalam rangka menentukan satu atau lebih diagnosa keperawatan.
Standar IV : Perencanaan
Perawat profesional melalui konsultasi dengan klien mengindentifikasi prioritas,waktu pencapaian,dan strategi/intervensi dari standar rencana keperawatan yang bersifat individual sehingga dapat mencapai hasil akhir yang paling mungkin dicapai untuk setiap klien.
Standar V : Implementasi
Membuat pertimbangan dalam memodifikasi tahap implementasi untuk disesuaikan dengan situasi klien.
Standar VI : Evaluasi
Perawat profesional berkonsultasi dengan klien secara sistematika mengevaluasi sejauhmana hasil yang diharapkan telah dicapai.perawat profesional mengevaluas.
- Standart Pendidikan Keperawatan
Menyongsong era globalisasi ini profesionalisme perawat sangat diperlukan. Perawat profesional menjadi salah satu keharusan yang harus dimiliki oleh dunia kesehatan kita. Di tangan perawat profesional juga pasien yang dirawat mengharapkan perawatan dan pelayanan yang baik dan iklas. Perawat profesional membutuhkan kapasitas dan kualitas yang sesuai standar.
Lalu bagaimana cara untuk menjadi perawat profesional. Apakah cukup dengan pendidikan perawat yang diberikan di perguran tinggi saja atau masih ada yang lain Syarat menjadi perawat profesional antara lain:
a. Milikilah pendidikan perawat yang sah.
b. Yakinlah bahwa jenjang pendidikan perawat yang tinggi bukan jaminan menjadi perawat profesional.
c. Berkewajiban memiliki 3 kompetensi dasar, yaitu kompetensi yang diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan perawat yang intensif, komponen intelektual yang bermakna dalam melakukan tugasnya, dan memberikan pelayanan yang penting kepada masyarakat.
d. Mempunyai standar kompetensi dan patuh pada kode etik profesi.
e. Mampu memberi kepuasan pada pasien, meliputi kecepatan & ketepatan dalam pemberian pelayanan, senyum dan tulus.
f. Bersikaplah Komunikatif dengan pasien dan berdedikasi tinggi dalam merawat pasien.
g. Terus menggali dan belajar ilmu perawatan terbaru baik itu melalui pendidikan perawat yang formal maupun informal, sehingga keterampilan sebagai perawat semakin baik dan baik.
- Standart pendidikan berkelanjutan
L. STANDART PRAKTEK KEPERAWATAN KOMUNITAS
Menurut ANA (1974) Standart Praktek Keperawatan Komunitas adalah :
1. Pengumpulan data status kesehatan klien sistemik dan terus menerus
2. Menegakkan diagnose dari data
3. Perencanaan Menentukan tujuan
4. Perencanaan diprioritaskan pemberian keperawatan.
5. Pemberian tindakan keperawatan (Promosi, menjaga dan perbaikan )
6. Tindakan keperawatan dalam membantu klien meningkatkan kesehatan.
7. Kemajuan klien terhadap pencapaian tujuan
8. Tindakan keperawatan pengkajian secara kontinu
M. KEGUNAAN STANDAR KEPERAWATAN
Tujuan utama standar memberikan kejelasan dan pedoman untuk mengidentifikasi ukuran dan penilaian hasil akhir, dengan demikian standar dapat meningkatkan dan memfasilitasi perbaikan dan pencapaian kualitas asuhan keperawatan. Criteria kualitas asuhan keperawatan mencakup : aman, akurasi, kontuinitas, efektif biaya, manusiawi dan memberikan harapan yang sama tentang apa yang baik baigi perawat dan pasien. Standar menjamin perawat mengambil keputusan yang layak dan wajar dan melaksanakan intervensi – intervensi yang aman dan akontebel.
Pengembangan dan penetapan standar keperawatan melalui tahapan yaitu : harus diumumkan, diedarkan atau disosialisasikan dan terakhir penerapan dalam bebagai tatanan pelayanan. Pengembangan ini bertujuan pertama, meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, kedua mengurangi biaya asuhan, ketiga dasar untuk menentukan ada tidaknya “negligence” perawat.
Pelayanan keperawatan adalah essensial bagi kehidupan dan kesejahteraan klien oleh karena itu profesi keperawatan harus akontebel terhadap kualitas asuhan yang diberikan. Pengembangan ilmu dan teknologi memungkinkan perawat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka menerapkan asuhan bagi klien dengan kebutuhan yang kompleks. Untuk menjamin efektifitas asuhan keperawatan pada klien, harus tersedia criteria dalam area praktek yang mengarahkan keperawatan mengambil keputusan dan melakukan intervensi keperawatan secara aman.
Pada saat ini biaya asuhan kesehatan telah meningkat tajam walaupun hari rawat singkat. Melalui penataan standar keperawatan, maka tindakan keperawatan sesuai kebutuhan dan harapan pasien tanpa mengurangi kesejahteraan pasien namun biaya lebih terjangkau. Untuk mengeliminasi pemborosan anggaran dan fasilitas dan kesalahan praktek perawat standar asuhan keperawatan hendaknya dapat digunakan dalam semua situasi pelayanan kesehatan. Standar asuhan keperawatan menjadi essensial terutama jika diterapkan dalam unit-unit pelayanan yang secara relatif terdapat sedikit jumlah perawat yang berpengalaman tapi harus memberikan pelayanan untuk berbagai jenis penyakit dan memnuhi kebutuhan kesehatan yang kompleks.
Berdasarkan uraian diatas tadi maka beberapa keuntungan dapat diperoleh dari adanya standar keperawatan sebagai dasar rasional dalam merencanakan keperawatan, mencapai efisiensi organisasi, mengevaluasi membina dan upaya perbaikan, alat komunikasi dan koordinasi asuhan keperawatan diseluruh system pelayanan kesehatan, menentukan kebutuhan perawat dan pola utilitasnya.
Aspek-aspek penting mengapa standar keperawatan harus ditentukan : pertama memebrikan arah kedua mencapai persetujuan sesuai harapan / ekspekstasi ketiga memantau dan menilai hasil memnuhi standar, tidak memenuhi standar atau melampaui standar, dan keempat merupakan petunjuk bagi organisasi/manajemen, profesi dan pasien dalam organisasi tatanan pelayanan untuk memperoleh hasil optimal
N. PENGEMBANGAN STANDAR KEPERAWATAN
Dalam menata standar dibutuhkan pertimbangan-perimbangan kerangka kerja yang akan digunakan dan berbagai komponen agara standar terpenuhi, selanjutnya dipertimbangkan siapa yang menata standar dan bagaimana proses tersebut dikoordinasikan.
Standar keperawatan secara luas menggunakan dan mengadopsi kerangka kerja Model Donabedian yang dipadukan dengan berbagai konsep keperawatan. Standar harus tersedia diberbagai tatanan dengan bermacam-macam pengertian dan persyaratan, namun essensial bagi setiap operasional pelayanan kesehatan. Keperawatan profesi yang paling responsive dalam menata standar karena banyak hal-hal yang berperan penting dalam asuhan pasien yang tidak disentuh (intangibles). Oleh karena itu dalam pengembangan standar keperawatan membutuhkan pengertian yang sangat mendasar tentang hakekat keperawatan sebagai persyaratan awal, harus diidentifikasi dengan jelas pengertian multifokal tujuan keperawatan. Selanjutnya perlu diidentifikasi hasil asuhan pasien / klien – hasil yang diharapkan menjadi standar asuhan, kemudian performance kinerja perawat professional berorientasi pada proses keperawatan – menjadi stanar praktek dan berpotensial tidak merugikan – struktur pengelolaan menjadi standar biaya / anggaran. Persyaratan awal diatas tadi untuk menentukan hasil yang spesifik dan kaitannya dengan proses keperawatan dan hasil yang diharapkan.
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pengembangan standar praktek keperawatan di Indonesia
Tujuan dan manfaat standar keperawatan pada dasarnya mengukur kuaitas asuhan kinerja perawat dan efektifitas menejemen organisasi. Dalam pengembangan standar menggunakan pendekatan dan kerangka kerja yang lazim sehingga dapat ditata siapa yang bertanggung jawab mengembangkan standar bagaimana proses pengembangan tersebut.
Berbagai jenis keperawatan dapat dikembangkan dengan focus, orientasi dan pendekatan yang saling mendukung.
Standar asuhan berfokus pada hasil pasien, standar praktik berorientasi pada kinerja perawat professional untuk memberdayakan proses keperawatan. Standar finansial juga harus dikembangkan dalam pengelolaan keperawatan sehingga dapat bermanfaat bagi pasien, profesi perawat dan organisasi pelayanan.
B. KRITIK DAN SARAN
Dalam penulisan makalah ini apabila ada kesalahan dalam penulisan, kalimat, tata bahasa, dan penyusunan paragrap saya mohon mohon maaf. Kritik dan saran saya harapkan yang sifatnya membangun untuk penulisan makalah berikutnya. Sehingga nantinya dalam penulisan saya akan berusaha untuk lebih teliti lagi.
DAFTAR PUSTAKA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar